Strategi “Suntik Mati” PLTD: Pemerintah Percepat Dedieselisasi Menuju Target PLTS 100 GW
JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi mempercepat program dedieselisasi, yakni pengalihan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke sumber Energi Baru PLTS. Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kedaulatan energi nasional.
Fokus Utama: Wilayah 3T dan Transisi ke PLTS
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah telah memprioritaskan lebih dari 30 lokasi yang tersebar di wilayah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T). Wilayah-wilayah ini menjadi sorotan utama karena mayoritas belum terhubung dengan grid listrik nasional dan masih bergantung sepenuhnya pada solar.
“Sebagian besar daerah 3T itu masih memakai diesel karena belum tersambung ke grid. Jadi, ini adalah inti dari program dedieselisasi yang kami jalankan,” ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Program ini juga menjadi pilar pendukung bagi ambisi besar pemerintah dalam membangun PLTS 100 Giga Watt (GW) di seluruh penjuru Indonesia.
Urgensi Geopolitik dan Kedaulatan Energi
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa langkah meninggalkan fosil bukan sekadar isu lingkungan, melainkan kebutuhan mendesak di tengah ketidakpastian global. Ketergantungan pada impor bahan bakar dianggap berisiko tinggi terhadap keamanan energi nasional.
“Dalam kondisi geopolitik perang saat ini, kita tidak bisa memastikan ketersediaan energi jangka panjang jika terus bergantung pada luar. Kita harus mengoptimalkan seluruh potensi energi dalam negeri,” tegas Bahlil usai Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo.
Proyeksi RUPTL 2025-2034: Menuju Dominasi EBT
Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, Indonesia menargetkan penambahan kapasitas listrik sebesar 69,5 GW. Menariknya, sebesar 61% atau 42,6 GW di antaranya bersumber dari EBT.
Berikut adalah rincian target kapasitas pembangkit EBT hingga 2034:
| Jenis Pembangkit | Kapasitas Target (GW) |
| Tenaga Surya (PLTS) | 17,1 GW |
| Tenaga Air (PLTA) | 11,7 GW |
| Tenaga Angin (PLTB) | 7,2 GW |
| Panas Bumi (PLTP) | 5,2 GW |
| Bioenergi | 0,9 GW |
| Nuklir (PLTN) | 0,5 GW |
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan infrastruktur pendukung berupa sistem penyimpanan energi (storage) sebesar 10,3 GW, termasuk teknologi baterai dan pumped storage.
Topik Menarik & Analisis Tambahan
1. Tantangan Intermitensi dan Teknologi Baterai
Salah satu tantangan terbesar pengalihan PLTD ke PLTS adalah sifat energi surya yang bergantung pada cuaca (intermittent). Untuk menjaga stabilitas listrik di daerah 3T saat malam hari, penggunaan Battery Energy Storage System (BESS) menjadi kunci. Investasi di sektor baterai diperkirakan akan melonjak seiring dengan target 6,0 GW penyimpanan baterai dalam RUPTL.
2. Efisiensi Biaya dan Penurunan Subsidi
PLTD dikenal sebagai pembangkit dengan biaya operasional tertinggi karena harga solar yang fluktuatif dan biaya distribusi ke pelosok. Dengan “menyuntik mati” PLTD, pemerintah berpotensi memangkas beban subsidi listrik dalam APBN secara signifikan dalam jangka panjang.
3. Dampak Ekonomi Lokal di Wilayah 3T
Kehadiran PLTS di daerah terpencil tidak hanya memberikan terang, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru seperti industri pengolahan hasil laut atau pertanian yang membutuhkan mesin pendingin (cold storage) bertenaga listrik stabil.