Eleanor lyons – PBN (Private Blog Network)

Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) telah sukses menggelar Think Business, Think Hong Kong (TBTHK) di The Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (8/1/2025). Ini adalah ajang promosi untuk meningkatkan perdagangan bilateral dan investasi antara Hong Kong dan Indonesia, dengan menggelar simposium satu hari penuh untuk bersama-sama menjajaki peluang bisnis terkini di berbagai industri dan lanskap pembangunan Hong Kong saat ini.

Setelah sesi simposium, sesi gala dinner diadakan malam harinya. Pada acara tersebut digelar dialog yang lebih mendalam dan pertukaran antara para pemimpin komunitas bisnis Indonesia dan Hong Kong. Hadir dalam acara tersebut Chairman HKTDC Peter KN Lam, Financial Secretary of the Hong Kong SAR Government Paul Chan, dan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Edi Prio Pambudi.

“TBTHK merupakan acara promosi unggulan tahunan kami yang bertujuan untuk memperkuat hubungan bisnis antara Hong Kong dan mitra internasional utama kami. Indonesia telah lama menjadi mitra penting bagi Hong Kong. Saat kami bertemu dengan pemerintah daerah dan para pemimpin bisnis dalam kunjungan ini, kami berupaya memperkuat hubungan bilateral kami,” ungkap Chairman HKTDC Peter KN Lam dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025).

Dia bilang Hong Kong saat ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Katanya, investor akan tertarik untuk berinvestasi karena Hong Kong memberikan berbagai kemudahan.

“Kami telah lama dikenal berkat kekuatan kami di sektor tradisional, seperti keuangan, perdagangan, logistik, dan jasa profesional. Dengan kemajuan luar biasa yang telah kami capai di sektor-sektor baru seperti inovasi dan sustainability, banyak peluang menanti dunia usaha di Indonesia di kota dunia yang dinamis ini,” bebernya.

Dalam simposium tersebut, para pemimpin komunitas bisnis Indonesia menyoroti bagaimana Hong Kong memainkan peran penting sebagai “superkonektor” dan pemberi nilai tambah, menghubungkan Tiongkok Daratan dan seluruh dunia, terutama kawasan ASEAN yang dinamis, untuk pebisnis di berbagai sektor termasuk keuangan, smart city, sustainability, transportasi, inovasi dan teknologi (I&T) serta banyak lagi. Dengan menunjukkan kekuatan-kekuatan ini, acara TBTHK memperkuat status Hong Kong sebagai tujuan pilihan di Asia untuk bisnis internasional, talenta dan investasi.

Sidang pleno dalam simposium menghadirkan pembicara-pembicara ternama antara lain Chairman & President of Asia Financial Holdings Ltd Bernard Charnwut Chan, Chairman of Swire Pacific Limited Guy Bradley, Executive Director (External) of Hong Kong Monetary Authority Kenneth Hui, CEO Sintesa Group dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Widjaja Kamdani, dan Co-Founder & Chief Science Officer of Insight Robotics Limited Rex Sham. Pembicara tersebut membahas prospek global sambil mengkaji peluang bagi pebisnis di Hong Kong & Indonesia untuk mendorong pembangunan regional, membuka jalan bagi pertumbuhan berkelanjutan.

Empat sesi tematik diadakan pada sore hari. Sesi yang diselenggarakan bersama dengan Hong Kong Monetary Authority (HKMA) bertajuk “Peluang RMB dalam Perdagangan Internasional dan Peran Strategis Hong Kong,” menyoroti bagaimana Hong Kong memainkan peran penting dalam penggunaan RMB yang lebih luas di wilayah tersebut selama 10-15 tahun terakhir. Pertemuan ini juga membahas bagaimana pebisnis di Tiongkok Daratan dan Indonesia dapat memanfaatkan kekuatan keuangan Hong Kong dan berbagai manfaat penggunaan RMB untuk menjadi bagian dari kemitraan ekonomi yang berkembang.

Sesi tematik yang didukung oleh Cyberport, “Membangun untuk Masa Depan”, mengeksplorasi sektor PropTech Hong Kong yang dinamis dan mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) serta IoT, mampu mendorong efisiensi dan pertumbuhan di bidang mobilitas, kehidupan, dekarbonisasi, dan tata kelola.

Sesi lain yang diselenggarakan bekerja sama dengan Invest Hong Kong (InvestHK), Hong Kong – Pusat Bisnis Ideal untuk Perusahaan Rantai Pasokan dan Selebihnya”, menyoroti kekuatan Hong Kong dalam rantai pasokan multinasional dan menyediakan dukungan terpadu untuk bisnis internasional. Pertemuan ini juga membahas bagaimana rantai pasok global tengah dibentuk kembali dan bagaimana Hong Kong mempunyai perlengkapan yang baik untuk mendukung industri dalam menavigasi lanskap yang terus berubah.

Sesi keempat bertema “Inovasi dalam Teknologi Ramah Lingkungan untuk Masa Depan yang Berkelanjutan” menyoroti kepemimpinan Hong Kong dalam bidang inovasi maupun solusi teknologi hijau, dan membahas peluang-peluang terobosan untuk masa depan yang lebih berketahanan dan berkelanjutan bagi Indonesia dan negara-negara sepanjang Belt and Road.

Simposium juga telah menyatukan 22 partisipan pameran dari berbagai sektor, baik dari Hong Kong maupun Indonesia. Pameran InnoVenture Salon menampilkan beragam startup inovatif dari Hong Kong, termasuk Hong Kong Cyberport Management Company Limited, Hong Kong Science & Technology Parks Corporation, Ambit Geospatial Solution Limited, Binery Limited (Pintar Investments), Leapstack International Limited, dan One Energy (HK) Limited. Mereka memamerkan solusi-solusi inovatif mereka.

Sementara itu, lembaga penasihat bisnis seperti Conpak CPA Limited dan InvestHK hadir di Business Support Zone untuk menawarkan sesi konsultasi kepada perusahaan yang ingin memulai operasi di Hong Kong.

Dewan Pariwisata Hong Kong juga mendirikan sebuah kafe bertema Hong Kong dalam acara acara, bernama “Chill Hong Kong Cafe”. Kafe ini mengajak pengunjung untuk merasakan suasana lingkungan yang hidup di kawasan “Old Town Central” sambil menikmati kudapan khas Hong Kong seperti teh susu dan egg waffle, yang mencerminkan perpaduan unik antara budaya Timur dan Barat di kota ini.

Setelah simposium, sesi Hong Kong Dinner diadakan di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta dan diresmikan oleh Paul Chan, Dyah Roro Esti Widya Putri selaku Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, dan H.E. Wang Lutong selaku Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People’s Republic of China untuk Indonesia.

https://seancorcoranart.com/

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan sistem super canggih pada 17 Agustus 2025 mendatang, yakni pengembangan government technology atau GovTech. Salah satu fungsi sistem itu ialah memperkuat penerimaan pajak.

Sistem itu akan mengintegrasikan seluruh sistem digital pemerintahan, mulai dari sistem pajak seperti Coretax, perizinan berusaha seperti OSS, belanja negara seperti e-Katalog, hingga sistem pelayanan publik seperti untuk paspor, kartu tanda penduduk digital, SIM, hingga bongkar muat.

“Ini yang buat Indonesia betul-betul transparan ke depan, karena dengan AI, big data yang kita punya itu akan buat Indonesia ini berubah,” ucap Luhut saat konferensi pers perdana DEN di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Kisah perjalanan pendidikan ayah Presiden Prabowo Subianto, yakni Sumitro Djojohadikusumo, membuat Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan terkagum-kagum.

Ia mengaku baru tahu jika Sumitro dididik langsung oleh ekonom peraih Nobel di bidang ekonomi yang mengajar di Universitas Erasmus Rotterdam, yakni Jan Tinbergen.

“Saya bangga juga lihat itu, wow boleh juga, dan Pak Prabowo tak tahu pula barang itu, kita juga baru tahu juga,” kata Luhut saat konferensi pers pertama DEN di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Luhut baru mengetahui kisah ini dari koleganya yang sama-sama ditunjuk Prabowo masuk ke DEN, yakni Chatib Basri dan Mari Elka Pangestu. Ia pun mengklaim Sumitro satu-satunya orang Indonesia yang pernah dididik oleh seorang peraih Nobel pencetus teori Tinbergen Rule.

Teori Tinbergen Rule ini secara garis besar bercerita tentang pentingnya pencetusan satu alat kebijakan yang harus bisa dikendalikan atau dikuasai pemerintah mencapai berbagai target kebijakan, dan teori ini ia pastikan kini digunakan pemerintah ke depannya.

“Nah kita terlalu acak-acak selama ini sehingga itu sebabkan kita seperti sekarang ini. Dan presiden kita brief mengenai ini dan Pak Presiden juga tidak aware Prof Sumitro ayahanda beliau,” ucap Luhut.

Terkait kisah Luhut yang menilai Sumitro adalah satu-satunya orang Indonesia yang pernah dididik Tinbergen sebetulnya tidak sepenuhnya bisa dibenarkan, sebab ada kisah lain terkait itu dari Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno.

Saat berbincang dengan detikcom pada 2018 silam, Hendrawan mengatakan Kwik Kian Gie juga merupakan murid dari Tinbergen dan sama-sama sempat berkuliah bersama Sumitro di Nederlandse Ekonomische Hogeschool (NEH) meski beda angkatan.

“Mereka berdua berbeda usia dan kuliah di Rotterdam pada periode waktu yang berbeda. Jadi persamaan lebih pada pendekatan keilmuan yang diajarkan di sana. Sama-sama murid (alm) Prof Jan Tinbergen, Penerima Hadiah Nobel Ekonomi yang pertama tahun 1969,” tutur Hendrawan.

Hendrawan juga berkuliah di Belanda. Namun, dia tak berkuliah di Rotterdam. Hendrawan berkuliah di salah satu perguruan tinggi di Amsterdam, tetapi dia juga berguru pada Jan Tinbergen.

“Pendekatan ekonomi di Belanda lebih bercorak strukturalis, menekankan aspek-aspek demokrasi sosial. Jadi unsur perencanaan ekonomi mendapat tempat istimewa. (Alm) Jan Tinbergen adalah ahli ekonometrika dan perencanaan ekonomi,” papar Hendrawan.

https://parsianforum.com/

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan agar mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian besar wilayah Indonesia. Munculnya supect area dan sirkulasi siklonik menjadi penyebab potensi kondisi cuaca ini.

Dalam keterangan di situs resmi, BMKG mengungkapkan ada peningkatan potensi terbentuknya awan konvektif yang menghasilkan hujan lebat, angin kencang, dan petir di beberapa wilayah indonesia.

Salah satunya disebabkan oleh adanya Suspect Area di Samudera Hindia selatan Bali-Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Sirkulasi siklonik di Samudra Hindia barat Aceh, Laut Filipina, dan Laut Banda.

BMKG menjelaskan, suspect area dan sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah perlambatan kecepatan angin (konvergensi) dan daerah pertemuan angin (konfluensi) di beberapa wilayah Indonesia.

Selain itu, menurut BMKG, ada pengaruh dari dinamika atmosfer yang aktif, yakni fenomena La Nina lemah yang diperkirakan masih berlangsung hingga awal tahun 2025, serta angin monsun Asia yang memengaruhi aliran massa udara dari wilayah Asia ke wilayah Indonesia.

Juga, aktivitas gelombang atmosfer seperti Rossby ekuatorial, Gelombang Kelvin, dan Gelombang Low meningkatkan potensi awan konvektif yang signifikan.

“Hingga sepekan ke depan, sejumlah wilayah di Indonesia masih akan menghadapi potensi curah hujan yang signifikan, terutama di wilayah barat dan timur,” tulis BMKG, dikutip Kamis (9/1/2025).

“Tingginya potensi hujan di beberapa wilayah, mengakibatkan potensi dampak yang ditimbulkan berupa bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang masih dapat terjadi. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi cuaca terkini dari BMKG,” lanjut BMKG.

Dalam keterangan terpisah, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengungkapkan, Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta memantau keberadaan pusat tekanan rendah di selatan Nusa Tenggara sejak 3 Januari 2025. Sistem ini bergerak ke arah barat-barat daya dan mulai berkembang menjadi Bibit Siklon 97S pada 7 Januari 2025 di perairan Samudra Hindia, sebelah selatan Jawa Timur.

“Berdasarkan analisis terkini pada 9 Januari 2025, intensitas sistem ini semakin meningkat dan saat ini terdeteksi di Samudra Hindia selatan Lampung dengan arah gerak ke selatan,” katanya.

“Bibit siklon ini diperkirakan akan memberikan dampak tidak langsung berupa peningkatan curah hujan dan angin kencang di beberapa wilayah, serta dampak langsung berupa gelombang tinggi di perairan bagian selatan Indonesia dalam 3 hari mendatang,” papar Guswanto, Kamis (9/1/2025).

Disebutkan, Bibit Siklon Tropis 97S berpotensi meningkatkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang di sejumlah wilayah. Di antaranya, Bengkulu, Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Selain itu, gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter diperkirakan terjadi di Perairan Selatan Jawa hingga NTB, Selat Sunda bagian barat dan selatan, Samudra Hindia selatan Jawa hingga NTB, dan Samudra Hindia barat Bengkulu hingga Lampung.

“Dampak cuaca ini perlu diantisipasi, terutama di wilayah pesisir dan perairan selatan Indonesia. Karena potensi cuaca ekstrem dapat mempengaruhi aktivitas pelayaran dan masyarakat pesisir,” ujarnya.
“BMKG terus memantau perkembangan sistem ini dan akan menyampaikan pembaruan informasi secara berkala untuk memastikan keselamatan masyarakat,” ucap Guswanto.

Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani menambahkan, potensi peningkatan curah hujan dalam sepekan ke depan juga dipengaruhi kondisi atmosfer yang mendukung terjadinya hujan dengan intensitas lebih tinggi.

“Monsun dan seruakan dingin dari Asia turut berkontribusi pada peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia, khususnya di bagian barat,” kata Andri.

Pejabat Palestina dan Arab telah mengutuk penerbitan peta di akun Instagram berbahasa Arab milik pemerintah Israel. Pasalnya peta tersebut menggambarkan sebagian wilayah Palestina sebagai bagian dari “Israel Raya”.

Melansir New Arab pada Kamis (9/1/2025), unggahan tersebut memicu kemarahan dari warga Palestina dan negara-negara Arab. Mereka menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengendalikan ambisi ekspansionis Israel dan mencegahnya untuk merebut lebih banyak wilayah Palestina dan Arab.

Adapun wilayah yang diklaim oleh peta itu mencakup Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania mengutuk unggahan tersebut “dengan kata-kata yang paling keras” dan menggambarkan ilustrasi tersebut sebagai “tuduhan dan ilusi” yang dipromosikan oleh sayap kanan Israel untuk mencegah berdirinya negara Palestina.

Kementerian luar negeri Qatar mengatakan peta yang “mengeklaim mewakili Israel historis” merupakan “pelanggaran mencolok” terhadap norma-norma internasional, dengan memperingatkan bahwa aspirasi Israel yang nyata dapat semakin menghalangi peluang perdamaian di wilayah tersebut.

Doha menyerukan kepada masyarakat internasional untuk “memenuhi tanggung jawab hukum dan moralnya dengan menekan pendudukan Israel agar mematuhi resolusi legitimasi internasional dan menghadapi ambisi ekspansionisnya di tanah Arab”.

Hamas, dalam pernyataannya di Telegram, juga menolak seruan untuk mencaplok wilayah yang ditandai pada peta sebagai “konfirmasi sifat agresif pendudukan Israel dan ambisi ekspansionisnya”.

“Kebijakan bermusuhan dan pernyataan publik berulang-ulang Israel… memerlukan sikap dan tindakan tegas oleh Liga Arab dan pemerintah Arab dan Muslim untuk menghadapi ambisi ini dan menghentikan kejahatan Zionis yang terus berlanjut terhadap rakyat Palestina kami,” kata Hamas.

Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, juga mengecam peta tersebut. Dikutip Wafa, ia menggambarkannya sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap semua resolusi dan hukum legitimasi internasional”.

Liga Arab juga mengutuk peta tersebut. Sekretaris Jenderal Ahmed Aboul Gheit memperingatkan bahwa provokasi tersebut berisiko mengobarkan ekstremisme.

Publikasi peta tersebut muncul saat para menteri ekstremis di pemerintahan Israel membicarakan prospek aneksasi penuh Israel atas Tepi Barat yang diduduki dan pembangunan kembali permukiman di Gaza. Sebagai informasi, keduanya adalah wilayah Palestina yang diduduki secara ilegal oleh Israel sejak 1967.

https://frinterprovincial.com/

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menekankan pentingnya pemberantasan kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) alias tambang ilegal. Pasalnya, kegiatan PETI di Indonesia masih marak terjadi.

Menurut Erick, Indonesia akan diuntungkan apabila tambang ilegal dapat diberantas secara menyeluruh. Mengingat selain merugikan dari sisi lingkungan, aktivitas ini juga merugikan dari sisi penerimaan negara.

“Kita menginfluence ilegal mining harus diberantas. Kita selalu kasih dorongan kepada sahabat-sahabat di DPR, Kejaksaan, KPK, Kepolisian. Yang penting transparan, toh negara jg diuntungkan. Kalau semua dideteksi kan bayar pajak,” ujarnya dalam acara MINDialogue Hilirisasi dan Industrialisasi Strategi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045, Kamis (9/1/2025).

Erick lantas menaruh curiga terhadap keberadaan smelter negara tetangga, terutama terkait asal usul pasokan bahan bakunya. “Kita gak tahu bahan bakunya darimana jangan-jangan dari kita,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan adanya sekitar 2.000 titik aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) atau tambang ilegal yang tersebar di Indonesia.

Direktur Teknik & Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Hendra Gunawan menjelaskan aktivitas ini menyebabkan kerugian negara mencapai angka triliunan rupiah.

“Ada perkiraan berapa kerugian dari aktivitas PETI yang sudah kita identifikasi ada 2000 titik dengan kerugian cukup besar ya triliunan itu yang bisa kita selamatkan kalo PETI ini bisa dilakukan penanganan lebih baik lagi,” ujar Hendra.

Hendra menjelaskan bahwa tambang ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi finansial, tetapi juga memberikan beban besar pada kerusakan lingkungan yang memerlukan biaya reklamasi yang signifikan.

“Kami dari aspek teknik lingkungan pertambangan salah satu masalah adalah reklamasi, kami sudah bikin standar per hektar itu berapa kompensasi dari perusahaan dengan nominal sekian ratus juta bisa bayangkan kerugian lingkungan di area yang cukup masif,” katanya.

Ia menambahkan bahwa langkah preventif sejatinya terus dilakukan untuk menangani aktivitas PETI. Salah satunya melalui kolaborasi dengan Kejaksaan Agung dalam penindakan tambang ilegal serta kerja sama strategis dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak aliran dana dari aktivitas PETI.

https://priscillaband.com/

Rencana pemerintah yang bakal menghentikan pembangunan proyek jalan tol yang masih dalam tahap perencanaan memunculkan reaksi investor. Badan usaha jalan tol (BUJT) melalui Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia Kris Ade Sudiyono menyebut, upaya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang bakal menghentikan sementara pembangunan jalan tol merupakan domain dari pemerintah.

“Perencanaan jaringan jalan yang belum prioritas, mungkin itu yang istilahnya ditunda. Jadi kami lihat statement pemerintah prioritizing, supaya betul-betul perencanaan jaringan jalan yang dibutuhkan publik yang perlu didahulukan. Kalaupun saat ini ada beberapa ruas jaringan jalan yang sudah masuk dalam perencanaan kementerian PU dilanjutkan,” kata Kris kepada CNBC Indonesia, Kamis (9/1/2025).

Salah satu alasan pemerintah berencana untuk menghentikan pembangunan jalan tol karena sumber dana. Padahal, Kris menyebut uang untuk pembangunan jalan tol berasal dari investor sendiri. Sehingga anggapan penghentian pembangunan jalan tol karena keterbatasan anggaran dirasa kurang tepat.

“Kita lihat pembangunan jalan tol semuanya menggunakan partisipasi badan usaha. Jadi kalau domain constraint anggaran pemerintah, bukannya saat ini yang digunakan untuk membangun jalan tol investor dengan kemitraan badan usaha? Jadi tidak menggunakan APBN,” sebut Kris.

“Ruas fiskal sempit memunculkan inisiatif kolaborasi dengan mengundang badan usaha kalau alasan keterbatasan kita selalu terbatas makanya muncul investor, kalau projek layak dan dibutuhkan publik harusnya perencanaan jaringan jalan jadi prioritas,” lanjutnya.

Maka ketika sudah masuk ke dalam perencanaan serta sudah uji kelayakan maka itu diteruskan, termasuk jalan yang sudah masuk ke dalam konstruksi, itu juga dilanjutkan. Apalagi jalan yang sudah masuk tahap operasi.

“Keterlibatan kami para investor untuk perencanaan jalan yang ditawarkan kepada investor. Jadi kami belum terlibat dan kita dorong perencanaan jaringan jalan adanya di kementerian pihak pemerintah bukan di kita,” kata Kris.

Adapun tahap perencanaan masuk ke dalam domain pemerintah, sehingga hak dan kewajiban pemerintah ketika memetakan jaringan jalan. Padahal jaringan jalan bukan hanya jalan tol, tapi juga integrasi moda transportasi lain seperti pengembangan wilayah, sedangkan jika hanya mengandalkan jaringan jalan tol maka hanya sepotong-sepotong.

“Adapun yang punya kapabilitas perencanaan itu pemerintah, sedangkan investor hanya melihat perspektif jalan tol semata,” kata Kris.

Sebelumnya Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo mengungkapkan proyek tol yang belum berjalan akan ditunda dulu pembangunannya.

“Semua proyek tol yang memang belum berjalan berhenti dulu. Sebenarnya ada beberapa yang masih kajian ya,” ungkap Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo di Media Gathering Nataru 2024/2025 ASTRA Infra Group di Amanaia Menteng, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

“Tol-tol yang sekarang masih lelang seperti Gilimanuk-Mengwi, kemudian Tol Getaci itu tetap jalan. beberapa tol yang konstruksi itu tetap jalan,” sebutnya.

https://bruceleecentral.com/

Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kelapa Bappenas era Presiden Joko Widodo (Jokowi) Andrinof Chaniago mendukung langkah hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA). Selanjutnya harus juga dilakukan adalah industrialisasi.

“Karena kalau hilirisasi sudah selesai oleh MIND ID. Sudah jelas batas akhir seperti apa,” ungkap Andrinof dalam acara MINDialogue Hilirisasi dan Industrialisasi Strategi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045, Kamis (9/1/2025).

Industrialisasi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekarang industri hanya tumbuh rata-rata 4,5% dengan porsi 19%. Padahal untuk mencapai target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto 8% dibutuhkan pertumbuhan industri lebih tinggi.

“Nah kita gak mungkin menaikkan pertumbuhan ekonomi di atas 5% kalau industri seperti sekarang dari tahun ke tambuh 4,5%,” jelasnya.

“Hilirisasi hanya 1 hal, tapi harus jalan terus, kita harus bersyukur karena jalan terus dan sudah kelihatan hasilnya,” kata Andrinof.

Indonesia, menurut Andrinof seharusnya belajar dari Vietnam dan India. Meski dengan Vietnam ada perbedaan sistem politik. Sementara India memiliki sistem politik yang sama tapi mampu tumbuh jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

Keunggulan kedua negara itu salah satunya adalah industri yang solid dan sumber daya manusia yang berkualitas.

https://takingnotespodcast.com/

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan pemanfaatan ruang laut tanpa memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) merupakan pelanggaran. Hal ini disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) Kusdiantoro, saat membuka diskusi publik terkait adanya pemagaran sepanjang 30,16 kilometer di perairan Laut Tangerang, Provinsi Banten.

Pemagaran laut mengindikasi adanya upaya orang untuk mendapatkan hak atas tanah di perairan laut secara tidak benar. Kegiatan tersebut dapat menjadikan pemegang hak berkuasa penuh dalam menguasai, menutup akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati dan berpotensi menyebabkan perubahan fungsi ruang laut. Selain itu, pemagaran laut tidak sesuai dengan praktek internasional United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

“Paradigma hukum pemanfaatan ruang laut telah berubah menjadi rezim perizinan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010. Tujuannya adalah memastikan ruang laut tetap menjadi milik bersama yang adil dan terbuka untuk semua,” ucap Kusdiantoro, dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (9/1/2025).

Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk menangani isu ini. Ombudsman dapat melakukan investigasi jika ditemukan indikasi malpraktik, termasuk penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di laut. Hasil investigasi dapat menjadi dasar bagi tindakan hukum lebih lanjut.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) Rasman Manafi di kesempatan yang sama menggarisbawahi, pemagaran laut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pengelolaan ruang laut. Ia pun menyerukan penguatan pengawasan untuk mencegah privatisasi ruang laut dan memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya.

Senada dengan Ketua HAPPI, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Ditjen PSDKP KKP, Sumono Darwinto menambahkan, pelanggaran serupa terjadi di banyak daerah tanpa KKPRL. Sanksi administratif seperti denda hingga pembongkaran dapat dikenakan kepada pelanggar.

Kepala DKP Banten, Eli Susiyanti melaporkan pemagaran sepanjang 30,16 km di Tangerang telah mengganggu ribuan nelayan dan pembudidaya ikan. DKP Banten telah menerima laporan sejak Juni 2024 dan melakukan inspeksi lapangan pada September 2024 untuk mencari solusi.

Analis Pertanahan, Paberio Napitupulu menyebut Kementerian ATR/BPN dapat mencabut sertifikat yang diterbitkan secara mal administratif. Hal ini untuk memastikan hanya wilayah darat yang dapat memiliki sertifikat hak atas tanah.

Sementara, Plt. Direktur Penataan Ruang Laut, Suharyanto menegaskan pentingnya pengawasan untuk mencegah privatisasi ruang laut. Ia menambahkan bahwa pemberian SHM di ruang laut bertentangan dengan UUD 1945 karena mengancam hak masyarakat tradisional. KKP telah melakukan investigasi sejak September 2024, termasuk analisis peta citra satelit dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir. Hasilnya menunjukkan bahwa area tersebut tidak pernah berbentuk darat/tanah dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi.

Sebagai informasi, diskusi publik tersebut dihadiri 16 Kepala Desa yang terkait dengan isu pemagaran laut, perwakilan nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah. Diskusi ini diharapkan dapat memperluas informasi terkait kewajiban KKPRL kepada masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut sekaligus menjadi wadah bagi KKP dalam menampung aspirasi masyarakat pesisir.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan ruang laut yang sehat, aman, dan produktif bagi kesejahteraan bangsa.

https://gicomusic.com/

Jepang pada minggu terakhir bulan Desember mengalami wabah influenza terbesar sejak data pembanding tersedia 25 tahun lalu. Hal ini terungkap dari pernyataan otoritas kesehatan, Kamis (9/1/2025).

Analisis terbaru Kementerian Kesehatan terhadap data yang dikumpulkan dari 5.000 klinik medis menunjukkan bahwa dari tanggal 23-29 Desember, 317.812 orang didiagnosis menderita flu. Jumlah tersebut lebih dari tiga kali lipat dari 104.612 kasus yang tercatat pada periode yang sama pada tahun 2023.

“Merupakan jumlah tertinggi untuk minggu mana pun sejak pencatatan dimulai pada tahun 1999,” kata Kementerian Kesehatan, dikutip AFP.

Perlu diketahui, kasus flu sering meningkat pada musim dingin di Jepang dan tempat lain. Tetapi beberapa negara telah mengalami lonjakan besar dalam kasus baru-baru ini termasuk di Prancis dan Inggris.

Australia mencatat lebih dari 350.000 kasus flu yang dikonfirmasi laboratorium tahun lalu. Ini, menurut sistem pengawasan penyakit nasionalnya, melampaui jumlah tertinggi sebelumnya yaitu 313.615 pada tahun 2019.

https://disneygraphy.com/