Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Pantau Rekening Pejabat Eselon I-III: “Kepercayaan Itu Mahal”
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menjaga integritas dan menjauhi praktik korupsi. Langkah tegas ini diambil menyusul operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap pejabat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara baru-baru ini.
Dalam acara Pelantikan Pejabat Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Jakarta Utara, Kamis (22/1/2026), Menkeu menegaskan bahwa pemulihan kepercayaan publik adalah prioritas utama.
Akses Rekening Pribadi: Strategi Deteksi Dini Korupsi
Salah satu terobosan radikal yang diungkapkan Purbaya adalah keputusannya untuk memantau langsung akses rekening para pejabat Kemenkeu, mulai dari level Eselon 1 hingga Eselon 3.
“Saya sudah mulai mengakses seluruh akses rekening para pejabat. Tujuannya untuk mendeteksi lonjakan harta yang tidak wajar,” tegas Purbaya.
Langkah ini diharapkan menjadi early warning system (sistem peringatan dini) dalam mendeteksi adanya aliran dana mencurigakan atau gratifikasi sebelum menjadi kasus hukum yang lebih besar.
Intisari Berita (Key Highlights)
-
Komitmen Antikorupsi: Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mewajibkan seluruh pegawai bekerja “lurus” dan bersih dari suap.
-
Kasus KPP Madya Jakarta Utara: Artikel menyoroti dampak negatif OTT KPK terhadap citra institusi pajak.
-
Transparansi Perbankan: Pejabat Eselon 1-3 kini berada di bawah pengawasan ketat melalui pemantauan rekening pribadi.
-
Peningkatan Kesejahteraan: Kemenkeu sedang menggodok skema perbaikan pendapatan pegawai agar fokus bekerja tanpa godaan pungli.
Topik Menarik: Mengapa Strategi Ini Penting?
1. Memutus Rantai “Gaya Hidup Mewah”
Pemantauan rekening bukan sekadar gertakan. Dalam dunia birokrasi, fenomena flexing atau pamer kekayaan seringkali menjadi pintu masuk penyelidikan kekayaan tak wajar (LHKPN). Dengan pengawasan langsung, ruang gerak oknum nakal akan semakin sempit.
2. Kesejahteraan Sebagai Benteng Integritas
Menkeu memahami bahwa integritas harus sejalan dengan kesejahteraan. Purbaya telah membentuk tim khusus bersama Sekretariat Jenderal untuk mengevaluasi standar gaji dan tunjangan. Logikanya sederhana: jika kebutuhan dasar terpenuhi secara layak, alasan untuk melakukan korupsi demi “bertahan hidup” atau “gaya hidup” dapat diminimalisir.
3. Digitalisasi Pengawasan
Langkah Purbaya mencerminkan era baru Digital Government. Integrasi data perbankan dengan sistem pengawasan internal Kemenkeu menunjukkan penggunaan teknologi finansial untuk menciptakan pemerintahan yang bersih (clean government).