Eleanor lyons – PBN (Private Blog Network)

Rencana pemerintah yang bakal menghentikan pembangunan proyek jalan tol yang masih dalam tahap perencanaan memunculkan reaksi investor. Badan usaha jalan tol (BUJT) melalui Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia Kris Ade Sudiyono menyebut, upaya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang bakal menghentikan sementara pembangunan jalan tol merupakan domain dari pemerintah.

“Perencanaan jaringan jalan yang belum prioritas, mungkin itu yang istilahnya ditunda. Jadi kami lihat statement pemerintah prioritizing, supaya betul-betul perencanaan jaringan jalan yang dibutuhkan publik yang perlu didahulukan. Kalaupun saat ini ada beberapa ruas jaringan jalan yang sudah masuk dalam perencanaan kementerian PU dilanjutkan,” kata Kris kepada CNBC Indonesia, Kamis (9/1/2025).

Salah satu alasan pemerintah berencana untuk menghentikan pembangunan jalan tol karena sumber dana. Padahal, Kris menyebut uang untuk pembangunan jalan tol berasal dari investor sendiri. Sehingga anggapan penghentian pembangunan jalan tol karena keterbatasan anggaran dirasa kurang tepat.

“Kita lihat pembangunan jalan tol semuanya menggunakan partisipasi badan usaha. Jadi kalau domain constraint anggaran pemerintah, bukannya saat ini yang digunakan untuk membangun jalan tol investor dengan kemitraan badan usaha? Jadi tidak menggunakan APBN,” sebut Kris.

“Ruas fiskal sempit memunculkan inisiatif kolaborasi dengan mengundang badan usaha kalau alasan keterbatasan kita selalu terbatas makanya muncul investor, kalau projek layak dan dibutuhkan publik harusnya perencanaan jaringan jalan jadi prioritas,” lanjutnya.

Maka ketika sudah masuk ke dalam perencanaan serta sudah uji kelayakan maka itu diteruskan, termasuk jalan yang sudah masuk ke dalam konstruksi, itu juga dilanjutkan. Apalagi jalan yang sudah masuk tahap operasi.

“Keterlibatan kami para investor untuk perencanaan jalan yang ditawarkan kepada investor. Jadi kami belum terlibat dan kita dorong perencanaan jaringan jalan adanya di kementerian pihak pemerintah bukan di kita,” kata Kris.

Adapun tahap perencanaan masuk ke dalam domain pemerintah, sehingga hak dan kewajiban pemerintah ketika memetakan jaringan jalan. Padahal jaringan jalan bukan hanya jalan tol, tapi juga integrasi moda transportasi lain seperti pengembangan wilayah, sedangkan jika hanya mengandalkan jaringan jalan tol maka hanya sepotong-sepotong.

“Adapun yang punya kapabilitas perencanaan itu pemerintah, sedangkan investor hanya melihat perspektif jalan tol semata,” kata Kris.

Sebelumnya Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo mengungkapkan proyek tol yang belum berjalan akan ditunda dulu pembangunannya.

“Semua proyek tol yang memang belum berjalan berhenti dulu. Sebenarnya ada beberapa yang masih kajian ya,” ungkap Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo di Media Gathering Nataru 2024/2025 ASTRA Infra Group di Amanaia Menteng, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

“Tol-tol yang sekarang masih lelang seperti Gilimanuk-Mengwi, kemudian Tol Getaci itu tetap jalan. beberapa tol yang konstruksi itu tetap jalan,” sebutnya.

https://bruceleecentral.com/

Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kelapa Bappenas era Presiden Joko Widodo (Jokowi) Andrinof Chaniago mendukung langkah hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA). Selanjutnya harus juga dilakukan adalah industrialisasi.

“Karena kalau hilirisasi sudah selesai oleh MIND ID. Sudah jelas batas akhir seperti apa,” ungkap Andrinof dalam acara MINDialogue Hilirisasi dan Industrialisasi Strategi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045, Kamis (9/1/2025).

Industrialisasi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekarang industri hanya tumbuh rata-rata 4,5% dengan porsi 19%. Padahal untuk mencapai target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto 8% dibutuhkan pertumbuhan industri lebih tinggi.

“Nah kita gak mungkin menaikkan pertumbuhan ekonomi di atas 5% kalau industri seperti sekarang dari tahun ke tambuh 4,5%,” jelasnya.

“Hilirisasi hanya 1 hal, tapi harus jalan terus, kita harus bersyukur karena jalan terus dan sudah kelihatan hasilnya,” kata Andrinof.

Indonesia, menurut Andrinof seharusnya belajar dari Vietnam dan India. Meski dengan Vietnam ada perbedaan sistem politik. Sementara India memiliki sistem politik yang sama tapi mampu tumbuh jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

Keunggulan kedua negara itu salah satunya adalah industri yang solid dan sumber daya manusia yang berkualitas.

https://takingnotespodcast.com/

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan pemanfaatan ruang laut tanpa memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) merupakan pelanggaran. Hal ini disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) Kusdiantoro, saat membuka diskusi publik terkait adanya pemagaran sepanjang 30,16 kilometer di perairan Laut Tangerang, Provinsi Banten.

Pemagaran laut mengindikasi adanya upaya orang untuk mendapatkan hak atas tanah di perairan laut secara tidak benar. Kegiatan tersebut dapat menjadikan pemegang hak berkuasa penuh dalam menguasai, menutup akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati dan berpotensi menyebabkan perubahan fungsi ruang laut. Selain itu, pemagaran laut tidak sesuai dengan praktek internasional United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

“Paradigma hukum pemanfaatan ruang laut telah berubah menjadi rezim perizinan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010. Tujuannya adalah memastikan ruang laut tetap menjadi milik bersama yang adil dan terbuka untuk semua,” ucap Kusdiantoro, dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (9/1/2025).

Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk menangani isu ini. Ombudsman dapat melakukan investigasi jika ditemukan indikasi malpraktik, termasuk penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di laut. Hasil investigasi dapat menjadi dasar bagi tindakan hukum lebih lanjut.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) Rasman Manafi di kesempatan yang sama menggarisbawahi, pemagaran laut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pengelolaan ruang laut. Ia pun menyerukan penguatan pengawasan untuk mencegah privatisasi ruang laut dan memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya.

Senada dengan Ketua HAPPI, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Ditjen PSDKP KKP, Sumono Darwinto menambahkan, pelanggaran serupa terjadi di banyak daerah tanpa KKPRL. Sanksi administratif seperti denda hingga pembongkaran dapat dikenakan kepada pelanggar.

Kepala DKP Banten, Eli Susiyanti melaporkan pemagaran sepanjang 30,16 km di Tangerang telah mengganggu ribuan nelayan dan pembudidaya ikan. DKP Banten telah menerima laporan sejak Juni 2024 dan melakukan inspeksi lapangan pada September 2024 untuk mencari solusi.

Analis Pertanahan, Paberio Napitupulu menyebut Kementerian ATR/BPN dapat mencabut sertifikat yang diterbitkan secara mal administratif. Hal ini untuk memastikan hanya wilayah darat yang dapat memiliki sertifikat hak atas tanah.

Sementara, Plt. Direktur Penataan Ruang Laut, Suharyanto menegaskan pentingnya pengawasan untuk mencegah privatisasi ruang laut. Ia menambahkan bahwa pemberian SHM di ruang laut bertentangan dengan UUD 1945 karena mengancam hak masyarakat tradisional. KKP telah melakukan investigasi sejak September 2024, termasuk analisis peta citra satelit dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir. Hasilnya menunjukkan bahwa area tersebut tidak pernah berbentuk darat/tanah dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi.

Sebagai informasi, diskusi publik tersebut dihadiri 16 Kepala Desa yang terkait dengan isu pemagaran laut, perwakilan nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah. Diskusi ini diharapkan dapat memperluas informasi terkait kewajiban KKPRL kepada masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut sekaligus menjadi wadah bagi KKP dalam menampung aspirasi masyarakat pesisir.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan ruang laut yang sehat, aman, dan produktif bagi kesejahteraan bangsa.

https://gicomusic.com/

Jepang pada minggu terakhir bulan Desember mengalami wabah influenza terbesar sejak data pembanding tersedia 25 tahun lalu. Hal ini terungkap dari pernyataan otoritas kesehatan, Kamis (9/1/2025).

Analisis terbaru Kementerian Kesehatan terhadap data yang dikumpulkan dari 5.000 klinik medis menunjukkan bahwa dari tanggal 23-29 Desember, 317.812 orang didiagnosis menderita flu. Jumlah tersebut lebih dari tiga kali lipat dari 104.612 kasus yang tercatat pada periode yang sama pada tahun 2023.

“Merupakan jumlah tertinggi untuk minggu mana pun sejak pencatatan dimulai pada tahun 1999,” kata Kementerian Kesehatan, dikutip AFP.

Perlu diketahui, kasus flu sering meningkat pada musim dingin di Jepang dan tempat lain. Tetapi beberapa negara telah mengalami lonjakan besar dalam kasus baru-baru ini termasuk di Prancis dan Inggris.

Australia mencatat lebih dari 350.000 kasus flu yang dikonfirmasi laboratorium tahun lalu. Ini, menurut sistem pengawasan penyakit nasionalnya, melampaui jumlah tertinggi sebelumnya yaitu 313.615 pada tahun 2019.

https://disneygraphy.com/

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara alasan dua maskapai perusahaan pelat merah akan digabung, yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Pelita Air.

Menurutnya, penggabungan dua perusahaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan armada pesawat di Indonesia.

“Ya kan memang kita konsolidasi. Karena Garuda itu kan memang akan jadi premium, Pelita premium ekonomi, dan tentu ada low cost. Nah ini memang integrasi ini harus terjadi. Dan memang kan jumlah pesawat kita nggak cukup,” jelasnya saat ditemui di Soehana Hall Jakarta, Kamis (9/1).

Sebelumnya, manajemen Garuda membenarkan rencana merger maskapai pelat merah itu dengan anak usaha PT Pertamina (Persero) tersebut.

“Sehubungan dengan informasi terkait rencana merger antara Perseroan dan Pelita Air, dapat kami sampaikan bahwa terkait langkah penjajakan aksi korporasi tersebut saat ini masih dalam tahap diskusi awal dengan pihak-pihak terkait,” tulis manajemen melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (9/1).

Perkembangan proses merger sampai dengan saat ini, Perseroan saat ini tengah dalam proses penyusunan kajian awal dan diskusi dengan pihak-pihak terkait, khususnya Kementerian BUMN selaku pemegang saham utama Perseroan, untuk dapat mengoptimalkan berbagai peluang sinergi bisnis guna memperkuat ekosistem bisnis industri transportasi udara di Indonesia sehingga dapat membawa manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

“Progres dari rencana merger ini akan kami sampaikan lebih lanjut sekiranya terdapat perkembangan signifikan berkaitan dengan tahapan maupun realisasi atas rencana strategis tersebut,” sebutnya.

Perseroan memandang, aksi korporasi tersebut akan berdampak positif dan akan mendukung penuh rencana merger tersebut, yang tentunya akan dilandasi dengan kajian yang komprehensif dan prudent terhadap outlook bisnis dan kinerja Perseroan.

Manajemen menegaskan, tidak terdapat informasi material yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan atau harga saham Perseroan.

https://crazyforliberty.com/

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!