Eleanor lyons – PBN (Private Blog Network)

Kisah perjalanan pendidikan ayah Presiden Prabowo Subianto, yakni Sumitro Djojohadikusumo, membuat Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan terkagum-kagum.

Ia mengaku baru tahu jika Sumitro dididik langsung oleh ekonom peraih Nobel di bidang ekonomi yang mengajar di Universitas Erasmus Rotterdam, yakni Jan Tinbergen.

“Saya bangga juga lihat itu, wow boleh juga, dan Pak Prabowo tak tahu pula barang itu, kita juga baru tahu juga,” kata Luhut saat konferensi pers pertama DEN di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Luhut baru mengetahui kisah ini dari koleganya yang sama-sama ditunjuk Prabowo masuk ke DEN, yakni Chatib Basri dan Mari Elka Pangestu. Ia pun mengklaim Sumitro satu-satunya orang Indonesia yang pernah dididik oleh seorang peraih Nobel pencetus teori Tinbergen Rule.

Teori Tinbergen Rule ini secara garis besar bercerita tentang pentingnya pencetusan satu alat kebijakan yang harus bisa dikendalikan atau dikuasai pemerintah mencapai berbagai target kebijakan, dan teori ini ia pastikan kini digunakan pemerintah ke depannya.

“Nah kita terlalu acak-acak selama ini sehingga itu sebabkan kita seperti sekarang ini. Dan presiden kita brief mengenai ini dan Pak Presiden juga tidak aware Prof Sumitro ayahanda beliau,” ucap Luhut.

Terkait kisah Luhut yang menilai Sumitro adalah satu-satunya orang Indonesia yang pernah dididik Tinbergen sebetulnya tidak sepenuhnya bisa dibenarkan, sebab ada kisah lain terkait itu dari Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno.

Saat berbincang dengan detikcom pada 2018 silam, Hendrawan mengatakan Kwik Kian Gie juga merupakan murid dari Tinbergen dan sama-sama sempat berkuliah bersama Sumitro di Nederlandse Ekonomische Hogeschool (NEH) meski beda angkatan.

“Mereka berdua berbeda usia dan kuliah di Rotterdam pada periode waktu yang berbeda. Jadi persamaan lebih pada pendekatan keilmuan yang diajarkan di sana. Sama-sama murid (alm) Prof Jan Tinbergen, Penerima Hadiah Nobel Ekonomi yang pertama tahun 1969,” tutur Hendrawan.

Hendrawan juga berkuliah di Belanda. Namun, dia tak berkuliah di Rotterdam. Hendrawan berkuliah di salah satu perguruan tinggi di Amsterdam, tetapi dia juga berguru pada Jan Tinbergen.

“Pendekatan ekonomi di Belanda lebih bercorak strukturalis, menekankan aspek-aspek demokrasi sosial. Jadi unsur perencanaan ekonomi mendapat tempat istimewa. (Alm) Jan Tinbergen adalah ahli ekonometrika dan perencanaan ekonomi,” papar Hendrawan.

https://parsianforum.com/

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan agar mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian besar wilayah Indonesia. Munculnya supect area dan sirkulasi siklonik menjadi penyebab potensi kondisi cuaca ini.

Dalam keterangan di situs resmi, BMKG mengungkapkan ada peningkatan potensi terbentuknya awan konvektif yang menghasilkan hujan lebat, angin kencang, dan petir di beberapa wilayah indonesia.

Salah satunya disebabkan oleh adanya Suspect Area di Samudera Hindia selatan Bali-Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Sirkulasi siklonik di Samudra Hindia barat Aceh, Laut Filipina, dan Laut Banda.

BMKG menjelaskan, suspect area dan sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah perlambatan kecepatan angin (konvergensi) dan daerah pertemuan angin (konfluensi) di beberapa wilayah Indonesia.

Selain itu, menurut BMKG, ada pengaruh dari dinamika atmosfer yang aktif, yakni fenomena La Nina lemah yang diperkirakan masih berlangsung hingga awal tahun 2025, serta angin monsun Asia yang memengaruhi aliran massa udara dari wilayah Asia ke wilayah Indonesia.

Juga, aktivitas gelombang atmosfer seperti Rossby ekuatorial, Gelombang Kelvin, dan Gelombang Low meningkatkan potensi awan konvektif yang signifikan.

“Hingga sepekan ke depan, sejumlah wilayah di Indonesia masih akan menghadapi potensi curah hujan yang signifikan, terutama di wilayah barat dan timur,” tulis BMKG, dikutip Kamis (9/1/2025).

“Tingginya potensi hujan di beberapa wilayah, mengakibatkan potensi dampak yang ditimbulkan berupa bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang masih dapat terjadi. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi cuaca terkini dari BMKG,” lanjut BMKG.

Dalam keterangan terpisah, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengungkapkan, Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta memantau keberadaan pusat tekanan rendah di selatan Nusa Tenggara sejak 3 Januari 2025. Sistem ini bergerak ke arah barat-barat daya dan mulai berkembang menjadi Bibit Siklon 97S pada 7 Januari 2025 di perairan Samudra Hindia, sebelah selatan Jawa Timur.

“Berdasarkan analisis terkini pada 9 Januari 2025, intensitas sistem ini semakin meningkat dan saat ini terdeteksi di Samudra Hindia selatan Lampung dengan arah gerak ke selatan,” katanya.

“Bibit siklon ini diperkirakan akan memberikan dampak tidak langsung berupa peningkatan curah hujan dan angin kencang di beberapa wilayah, serta dampak langsung berupa gelombang tinggi di perairan bagian selatan Indonesia dalam 3 hari mendatang,” papar Guswanto, Kamis (9/1/2025).

Disebutkan, Bibit Siklon Tropis 97S berpotensi meningkatkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang di sejumlah wilayah. Di antaranya, Bengkulu, Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Selain itu, gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter diperkirakan terjadi di Perairan Selatan Jawa hingga NTB, Selat Sunda bagian barat dan selatan, Samudra Hindia selatan Jawa hingga NTB, dan Samudra Hindia barat Bengkulu hingga Lampung.

“Dampak cuaca ini perlu diantisipasi, terutama di wilayah pesisir dan perairan selatan Indonesia. Karena potensi cuaca ekstrem dapat mempengaruhi aktivitas pelayaran dan masyarakat pesisir,” ujarnya.
“BMKG terus memantau perkembangan sistem ini dan akan menyampaikan pembaruan informasi secara berkala untuk memastikan keselamatan masyarakat,” ucap Guswanto.

Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani menambahkan, potensi peningkatan curah hujan dalam sepekan ke depan juga dipengaruhi kondisi atmosfer yang mendukung terjadinya hujan dengan intensitas lebih tinggi.

“Monsun dan seruakan dingin dari Asia turut berkontribusi pada peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia, khususnya di bagian barat,” kata Andri.

Pejabat Palestina dan Arab telah mengutuk penerbitan peta di akun Instagram berbahasa Arab milik pemerintah Israel. Pasalnya peta tersebut menggambarkan sebagian wilayah Palestina sebagai bagian dari “Israel Raya”.

Melansir New Arab pada Kamis (9/1/2025), unggahan tersebut memicu kemarahan dari warga Palestina dan negara-negara Arab. Mereka menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengendalikan ambisi ekspansionis Israel dan mencegahnya untuk merebut lebih banyak wilayah Palestina dan Arab.

Adapun wilayah yang diklaim oleh peta itu mencakup Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania mengutuk unggahan tersebut “dengan kata-kata yang paling keras” dan menggambarkan ilustrasi tersebut sebagai “tuduhan dan ilusi” yang dipromosikan oleh sayap kanan Israel untuk mencegah berdirinya negara Palestina.

Kementerian luar negeri Qatar mengatakan peta yang “mengeklaim mewakili Israel historis” merupakan “pelanggaran mencolok” terhadap norma-norma internasional, dengan memperingatkan bahwa aspirasi Israel yang nyata dapat semakin menghalangi peluang perdamaian di wilayah tersebut.

Doha menyerukan kepada masyarakat internasional untuk “memenuhi tanggung jawab hukum dan moralnya dengan menekan pendudukan Israel agar mematuhi resolusi legitimasi internasional dan menghadapi ambisi ekspansionisnya di tanah Arab”.

Hamas, dalam pernyataannya di Telegram, juga menolak seruan untuk mencaplok wilayah yang ditandai pada peta sebagai “konfirmasi sifat agresif pendudukan Israel dan ambisi ekspansionisnya”.

“Kebijakan bermusuhan dan pernyataan publik berulang-ulang Israel… memerlukan sikap dan tindakan tegas oleh Liga Arab dan pemerintah Arab dan Muslim untuk menghadapi ambisi ini dan menghentikan kejahatan Zionis yang terus berlanjut terhadap rakyat Palestina kami,” kata Hamas.

Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, juga mengecam peta tersebut. Dikutip Wafa, ia menggambarkannya sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap semua resolusi dan hukum legitimasi internasional”.

Liga Arab juga mengutuk peta tersebut. Sekretaris Jenderal Ahmed Aboul Gheit memperingatkan bahwa provokasi tersebut berisiko mengobarkan ekstremisme.

Publikasi peta tersebut muncul saat para menteri ekstremis di pemerintahan Israel membicarakan prospek aneksasi penuh Israel atas Tepi Barat yang diduduki dan pembangunan kembali permukiman di Gaza. Sebagai informasi, keduanya adalah wilayah Palestina yang diduduki secara ilegal oleh Israel sejak 1967.

https://frinterprovincial.com/

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menekankan pentingnya pemberantasan kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) alias tambang ilegal. Pasalnya, kegiatan PETI di Indonesia masih marak terjadi.

Menurut Erick, Indonesia akan diuntungkan apabila tambang ilegal dapat diberantas secara menyeluruh. Mengingat selain merugikan dari sisi lingkungan, aktivitas ini juga merugikan dari sisi penerimaan negara.

“Kita menginfluence ilegal mining harus diberantas. Kita selalu kasih dorongan kepada sahabat-sahabat di DPR, Kejaksaan, KPK, Kepolisian. Yang penting transparan, toh negara jg diuntungkan. Kalau semua dideteksi kan bayar pajak,” ujarnya dalam acara MINDialogue Hilirisasi dan Industrialisasi Strategi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045, Kamis (9/1/2025).

Erick lantas menaruh curiga terhadap keberadaan smelter negara tetangga, terutama terkait asal usul pasokan bahan bakunya. “Kita gak tahu bahan bakunya darimana jangan-jangan dari kita,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan adanya sekitar 2.000 titik aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) atau tambang ilegal yang tersebar di Indonesia.

Direktur Teknik & Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Hendra Gunawan menjelaskan aktivitas ini menyebabkan kerugian negara mencapai angka triliunan rupiah.

“Ada perkiraan berapa kerugian dari aktivitas PETI yang sudah kita identifikasi ada 2000 titik dengan kerugian cukup besar ya triliunan itu yang bisa kita selamatkan kalo PETI ini bisa dilakukan penanganan lebih baik lagi,” ujar Hendra.

Hendra menjelaskan bahwa tambang ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi finansial, tetapi juga memberikan beban besar pada kerusakan lingkungan yang memerlukan biaya reklamasi yang signifikan.

“Kami dari aspek teknik lingkungan pertambangan salah satu masalah adalah reklamasi, kami sudah bikin standar per hektar itu berapa kompensasi dari perusahaan dengan nominal sekian ratus juta bisa bayangkan kerugian lingkungan di area yang cukup masif,” katanya.

Ia menambahkan bahwa langkah preventif sejatinya terus dilakukan untuk menangani aktivitas PETI. Salah satunya melalui kolaborasi dengan Kejaksaan Agung dalam penindakan tambang ilegal serta kerja sama strategis dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak aliran dana dari aktivitas PETI.

https://priscillaband.com/

Rencana pemerintah yang bakal menghentikan pembangunan proyek jalan tol yang masih dalam tahap perencanaan memunculkan reaksi investor. Badan usaha jalan tol (BUJT) melalui Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia Kris Ade Sudiyono menyebut, upaya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang bakal menghentikan sementara pembangunan jalan tol merupakan domain dari pemerintah.

“Perencanaan jaringan jalan yang belum prioritas, mungkin itu yang istilahnya ditunda. Jadi kami lihat statement pemerintah prioritizing, supaya betul-betul perencanaan jaringan jalan yang dibutuhkan publik yang perlu didahulukan. Kalaupun saat ini ada beberapa ruas jaringan jalan yang sudah masuk dalam perencanaan kementerian PU dilanjutkan,” kata Kris kepada CNBC Indonesia, Kamis (9/1/2025).

Salah satu alasan pemerintah berencana untuk menghentikan pembangunan jalan tol karena sumber dana. Padahal, Kris menyebut uang untuk pembangunan jalan tol berasal dari investor sendiri. Sehingga anggapan penghentian pembangunan jalan tol karena keterbatasan anggaran dirasa kurang tepat.

“Kita lihat pembangunan jalan tol semuanya menggunakan partisipasi badan usaha. Jadi kalau domain constraint anggaran pemerintah, bukannya saat ini yang digunakan untuk membangun jalan tol investor dengan kemitraan badan usaha? Jadi tidak menggunakan APBN,” sebut Kris.

“Ruas fiskal sempit memunculkan inisiatif kolaborasi dengan mengundang badan usaha kalau alasan keterbatasan kita selalu terbatas makanya muncul investor, kalau projek layak dan dibutuhkan publik harusnya perencanaan jaringan jalan jadi prioritas,” lanjutnya.

Maka ketika sudah masuk ke dalam perencanaan serta sudah uji kelayakan maka itu diteruskan, termasuk jalan yang sudah masuk ke dalam konstruksi, itu juga dilanjutkan. Apalagi jalan yang sudah masuk tahap operasi.

“Keterlibatan kami para investor untuk perencanaan jalan yang ditawarkan kepada investor. Jadi kami belum terlibat dan kita dorong perencanaan jaringan jalan adanya di kementerian pihak pemerintah bukan di kita,” kata Kris.

Adapun tahap perencanaan masuk ke dalam domain pemerintah, sehingga hak dan kewajiban pemerintah ketika memetakan jaringan jalan. Padahal jaringan jalan bukan hanya jalan tol, tapi juga integrasi moda transportasi lain seperti pengembangan wilayah, sedangkan jika hanya mengandalkan jaringan jalan tol maka hanya sepotong-sepotong.

“Adapun yang punya kapabilitas perencanaan itu pemerintah, sedangkan investor hanya melihat perspektif jalan tol semata,” kata Kris.

Sebelumnya Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo mengungkapkan proyek tol yang belum berjalan akan ditunda dulu pembangunannya.

“Semua proyek tol yang memang belum berjalan berhenti dulu. Sebenarnya ada beberapa yang masih kajian ya,” ungkap Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo di Media Gathering Nataru 2024/2025 ASTRA Infra Group di Amanaia Menteng, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

“Tol-tol yang sekarang masih lelang seperti Gilimanuk-Mengwi, kemudian Tol Getaci itu tetap jalan. beberapa tol yang konstruksi itu tetap jalan,” sebutnya.

https://bruceleecentral.com/

Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kelapa Bappenas era Presiden Joko Widodo (Jokowi) Andrinof Chaniago mendukung langkah hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA). Selanjutnya harus juga dilakukan adalah industrialisasi.

“Karena kalau hilirisasi sudah selesai oleh MIND ID. Sudah jelas batas akhir seperti apa,” ungkap Andrinof dalam acara MINDialogue Hilirisasi dan Industrialisasi Strategi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045, Kamis (9/1/2025).

Industrialisasi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekarang industri hanya tumbuh rata-rata 4,5% dengan porsi 19%. Padahal untuk mencapai target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto 8% dibutuhkan pertumbuhan industri lebih tinggi.

“Nah kita gak mungkin menaikkan pertumbuhan ekonomi di atas 5% kalau industri seperti sekarang dari tahun ke tambuh 4,5%,” jelasnya.

“Hilirisasi hanya 1 hal, tapi harus jalan terus, kita harus bersyukur karena jalan terus dan sudah kelihatan hasilnya,” kata Andrinof.

Indonesia, menurut Andrinof seharusnya belajar dari Vietnam dan India. Meski dengan Vietnam ada perbedaan sistem politik. Sementara India memiliki sistem politik yang sama tapi mampu tumbuh jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

Keunggulan kedua negara itu salah satunya adalah industri yang solid dan sumber daya manusia yang berkualitas.

https://takingnotespodcast.com/

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan pemanfaatan ruang laut tanpa memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) merupakan pelanggaran. Hal ini disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) Kusdiantoro, saat membuka diskusi publik terkait adanya pemagaran sepanjang 30,16 kilometer di perairan Laut Tangerang, Provinsi Banten.

Pemagaran laut mengindikasi adanya upaya orang untuk mendapatkan hak atas tanah di perairan laut secara tidak benar. Kegiatan tersebut dapat menjadikan pemegang hak berkuasa penuh dalam menguasai, menutup akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati dan berpotensi menyebabkan perubahan fungsi ruang laut. Selain itu, pemagaran laut tidak sesuai dengan praktek internasional United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

“Paradigma hukum pemanfaatan ruang laut telah berubah menjadi rezim perizinan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010. Tujuannya adalah memastikan ruang laut tetap menjadi milik bersama yang adil dan terbuka untuk semua,” ucap Kusdiantoro, dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (9/1/2025).

Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk menangani isu ini. Ombudsman dapat melakukan investigasi jika ditemukan indikasi malpraktik, termasuk penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di laut. Hasil investigasi dapat menjadi dasar bagi tindakan hukum lebih lanjut.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) Rasman Manafi di kesempatan yang sama menggarisbawahi, pemagaran laut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pengelolaan ruang laut. Ia pun menyerukan penguatan pengawasan untuk mencegah privatisasi ruang laut dan memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya.

Senada dengan Ketua HAPPI, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Ditjen PSDKP KKP, Sumono Darwinto menambahkan, pelanggaran serupa terjadi di banyak daerah tanpa KKPRL. Sanksi administratif seperti denda hingga pembongkaran dapat dikenakan kepada pelanggar.

Kepala DKP Banten, Eli Susiyanti melaporkan pemagaran sepanjang 30,16 km di Tangerang telah mengganggu ribuan nelayan dan pembudidaya ikan. DKP Banten telah menerima laporan sejak Juni 2024 dan melakukan inspeksi lapangan pada September 2024 untuk mencari solusi.

Analis Pertanahan, Paberio Napitupulu menyebut Kementerian ATR/BPN dapat mencabut sertifikat yang diterbitkan secara mal administratif. Hal ini untuk memastikan hanya wilayah darat yang dapat memiliki sertifikat hak atas tanah.

Sementara, Plt. Direktur Penataan Ruang Laut, Suharyanto menegaskan pentingnya pengawasan untuk mencegah privatisasi ruang laut. Ia menambahkan bahwa pemberian SHM di ruang laut bertentangan dengan UUD 1945 karena mengancam hak masyarakat tradisional. KKP telah melakukan investigasi sejak September 2024, termasuk analisis peta citra satelit dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir. Hasilnya menunjukkan bahwa area tersebut tidak pernah berbentuk darat/tanah dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi.

Sebagai informasi, diskusi publik tersebut dihadiri 16 Kepala Desa yang terkait dengan isu pemagaran laut, perwakilan nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah. Diskusi ini diharapkan dapat memperluas informasi terkait kewajiban KKPRL kepada masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut sekaligus menjadi wadah bagi KKP dalam menampung aspirasi masyarakat pesisir.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan ruang laut yang sehat, aman, dan produktif bagi kesejahteraan bangsa.

https://gicomusic.com/

Jepang pada minggu terakhir bulan Desember mengalami wabah influenza terbesar sejak data pembanding tersedia 25 tahun lalu. Hal ini terungkap dari pernyataan otoritas kesehatan, Kamis (9/1/2025).

Analisis terbaru Kementerian Kesehatan terhadap data yang dikumpulkan dari 5.000 klinik medis menunjukkan bahwa dari tanggal 23-29 Desember, 317.812 orang didiagnosis menderita flu. Jumlah tersebut lebih dari tiga kali lipat dari 104.612 kasus yang tercatat pada periode yang sama pada tahun 2023.

“Merupakan jumlah tertinggi untuk minggu mana pun sejak pencatatan dimulai pada tahun 1999,” kata Kementerian Kesehatan, dikutip AFP.

Perlu diketahui, kasus flu sering meningkat pada musim dingin di Jepang dan tempat lain. Tetapi beberapa negara telah mengalami lonjakan besar dalam kasus baru-baru ini termasuk di Prancis dan Inggris.

Australia mencatat lebih dari 350.000 kasus flu yang dikonfirmasi laboratorium tahun lalu. Ini, menurut sistem pengawasan penyakit nasionalnya, melampaui jumlah tertinggi sebelumnya yaitu 313.615 pada tahun 2019.

https://disneygraphy.com/

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara alasan dua maskapai perusahaan pelat merah akan digabung, yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Pelita Air.

Menurutnya, penggabungan dua perusahaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan armada pesawat di Indonesia.

“Ya kan memang kita konsolidasi. Karena Garuda itu kan memang akan jadi premium, Pelita premium ekonomi, dan tentu ada low cost. Nah ini memang integrasi ini harus terjadi. Dan memang kan jumlah pesawat kita nggak cukup,” jelasnya saat ditemui di Soehana Hall Jakarta, Kamis (9/1).

Sebelumnya, manajemen Garuda membenarkan rencana merger maskapai pelat merah itu dengan anak usaha PT Pertamina (Persero) tersebut.

“Sehubungan dengan informasi terkait rencana merger antara Perseroan dan Pelita Air, dapat kami sampaikan bahwa terkait langkah penjajakan aksi korporasi tersebut saat ini masih dalam tahap diskusi awal dengan pihak-pihak terkait,” tulis manajemen melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (9/1).

Perkembangan proses merger sampai dengan saat ini, Perseroan saat ini tengah dalam proses penyusunan kajian awal dan diskusi dengan pihak-pihak terkait, khususnya Kementerian BUMN selaku pemegang saham utama Perseroan, untuk dapat mengoptimalkan berbagai peluang sinergi bisnis guna memperkuat ekosistem bisnis industri transportasi udara di Indonesia sehingga dapat membawa manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

“Progres dari rencana merger ini akan kami sampaikan lebih lanjut sekiranya terdapat perkembangan signifikan berkaitan dengan tahapan maupun realisasi atas rencana strategis tersebut,” sebutnya.

Perseroan memandang, aksi korporasi tersebut akan berdampak positif dan akan mendukung penuh rencana merger tersebut, yang tentunya akan dilandasi dengan kajian yang komprehensif dan prudent terhadap outlook bisnis dan kinerja Perseroan.

Manajemen menegaskan, tidak terdapat informasi material yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan atau harga saham Perseroan.

https://crazyforliberty.com/

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel pagar misterius sepanjang 30,16 kilometer yang berdiri di perairan Tangerang, Banten. Langkah tegas ini diambil menyusul adanya instruksi dari Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar KKP hadir dan menangani kasus yang telah meresahkan masyarakat tersebut.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho menyatakan penyegelan dilakukan setelah pihaknya memastikan pagar tersebut dibangun tanpa izin.

“Pagar ini tidak memiliki izin PKK-PRL dari KKP. Sesuai instruksi Menteri, kami harus bertindak tegas dan terukur. Negara tidak boleh kalah,” kata Pung kepada wartawan di atas Kapal Pengawas Orca, Kamis (9/1/2025).

Dia menjelaskan, pagar bambu setinggi enam meter ini tidak hanya ilegal, tetapi juga mengganggu aktivitas nelayan kecil. Beberapa nelayan mengaku kesulitan melaut karena aksesnya terhalang oleh pagar, terutama saat malam hari.

“Kami hadir di sini karena keluhan masyarakat. Pagar ini mengganggu lalu lintas nelayan, nelayan-nelayan kecil yang menggunakan kapal hanya 2-3 GT. Mereka bilang ‘Pak kalau malam ini kami suka nabrak keluar-masuknya’, kan kasian nelayan kecil,” ujarnya.

KKP memberikan waktu paling lambat 20 hari kepada pihak terkait untuk membongkar pagar tersebut secara sukarela. Jika tidak, pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk meratakannya.

“Kami ingin memberikan kesempatan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk membongkar sendiri. Namun, jika tidak, kami akan ratakan pagar ini,” tegas Pung.

Pung menyebut penyegelan pagar ini merupakan respons atas instruksi dari Presiden Prabowo, agar bertindak cepat dan tegas untuk menjaga wibawa pemerintah.

“Instruksinya pimpinan ke pimpinan. Pak Menteri memberikan arahan (dari Presiden) ke saya, agar KKP segera hadir di lokasi, melakukan penyegelan, tindakan tegas dan terukur harus dilaksanakan, karena ini menjadi wibawa pemerintah. Kalau ini didiamkan tidak ada wibawa pemerintah,” ungkap dia.

Kendati demikian, KKP hingga kini masih menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar misterius ini. Berdasarkan laporan, pagar tersebut mulai dibangun pada Agustus 2024 dan awalnya hanya sepanjang 7 kilometer. Namun, menjelang akhir tahun 2024 kemarin, panjangnya meningkat drastis hingga 30 kilometer.

“Kami masih mendalami siapa pemiliknya dan apa tujuannya. Belum ada pengajuan izin reklamasi atau aktivitas lain di lokasi ini. Apa pun alasannya, kegiatan tanpa izin seperti ini tidak dibenarkan,” tegas Pung.

KKP juga memperingatkan agar tidak ada lagi upaya pemagaran di wilayah tersebut.

“Sebelumnya, kami sudah melakukan pemeriksaan saat pagar masih 7 kilometer. Namun, tiba-tiba menjelang akhir tahun, panjangnya sudah mencapai 30 kilometer. Ini harus dihentikan. Kalau dibiarkan, bisa terus bertambah,” pungkasnya.

https://freeebay.net/