Eleanor lyons – PBN (Private Blog Network)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara alasan dua maskapai perusahaan pelat merah akan digabung, yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Pelita Air.

Menurutnya, penggabungan dua perusahaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan armada pesawat di Indonesia.

“Ya kan memang kita konsolidasi. Karena Garuda itu kan memang akan jadi premium, Pelita premium ekonomi, dan tentu ada low cost. Nah ini memang integrasi ini harus terjadi. Dan memang kan jumlah pesawat kita nggak cukup,” jelasnya saat ditemui di Soehana Hall Jakarta, Kamis (9/1).

Sebelumnya, manajemen Garuda membenarkan rencana merger maskapai pelat merah itu dengan anak usaha PT Pertamina (Persero) tersebut.

“Sehubungan dengan informasi terkait rencana merger antara Perseroan dan Pelita Air, dapat kami sampaikan bahwa terkait langkah penjajakan aksi korporasi tersebut saat ini masih dalam tahap diskusi awal dengan pihak-pihak terkait,” tulis manajemen melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (9/1).

Perkembangan proses merger sampai dengan saat ini, Perseroan saat ini tengah dalam proses penyusunan kajian awal dan diskusi dengan pihak-pihak terkait, khususnya Kementerian BUMN selaku pemegang saham utama Perseroan, untuk dapat mengoptimalkan berbagai peluang sinergi bisnis guna memperkuat ekosistem bisnis industri transportasi udara di Indonesia sehingga dapat membawa manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

“Progres dari rencana merger ini akan kami sampaikan lebih lanjut sekiranya terdapat perkembangan signifikan berkaitan dengan tahapan maupun realisasi atas rencana strategis tersebut,” sebutnya.

Perseroan memandang, aksi korporasi tersebut akan berdampak positif dan akan mendukung penuh rencana merger tersebut, yang tentunya akan dilandasi dengan kajian yang komprehensif dan prudent terhadap outlook bisnis dan kinerja Perseroan.

Manajemen menegaskan, tidak terdapat informasi material yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan atau harga saham Perseroan.

https://crazyforliberty.com/

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel pagar misterius sepanjang 30,16 kilometer yang berdiri di perairan Tangerang, Banten. Langkah tegas ini diambil menyusul adanya instruksi dari Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar KKP hadir dan menangani kasus yang telah meresahkan masyarakat tersebut.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho menyatakan penyegelan dilakukan setelah pihaknya memastikan pagar tersebut dibangun tanpa izin.

“Pagar ini tidak memiliki izin PKK-PRL dari KKP. Sesuai instruksi Menteri, kami harus bertindak tegas dan terukur. Negara tidak boleh kalah,” kata Pung kepada wartawan di atas Kapal Pengawas Orca, Kamis (9/1/2025).

Dia menjelaskan, pagar bambu setinggi enam meter ini tidak hanya ilegal, tetapi juga mengganggu aktivitas nelayan kecil. Beberapa nelayan mengaku kesulitan melaut karena aksesnya terhalang oleh pagar, terutama saat malam hari.

“Kami hadir di sini karena keluhan masyarakat. Pagar ini mengganggu lalu lintas nelayan, nelayan-nelayan kecil yang menggunakan kapal hanya 2-3 GT. Mereka bilang ‘Pak kalau malam ini kami suka nabrak keluar-masuknya’, kan kasian nelayan kecil,” ujarnya.

KKP memberikan waktu paling lambat 20 hari kepada pihak terkait untuk membongkar pagar tersebut secara sukarela. Jika tidak, pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk meratakannya.

“Kami ingin memberikan kesempatan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk membongkar sendiri. Namun, jika tidak, kami akan ratakan pagar ini,” tegas Pung.

Pung menyebut penyegelan pagar ini merupakan respons atas instruksi dari Presiden Prabowo, agar bertindak cepat dan tegas untuk menjaga wibawa pemerintah.

“Instruksinya pimpinan ke pimpinan. Pak Menteri memberikan arahan (dari Presiden) ke saya, agar KKP segera hadir di lokasi, melakukan penyegelan, tindakan tegas dan terukur harus dilaksanakan, karena ini menjadi wibawa pemerintah. Kalau ini didiamkan tidak ada wibawa pemerintah,” ungkap dia.

Kendati demikian, KKP hingga kini masih menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar misterius ini. Berdasarkan laporan, pagar tersebut mulai dibangun pada Agustus 2024 dan awalnya hanya sepanjang 7 kilometer. Namun, menjelang akhir tahun 2024 kemarin, panjangnya meningkat drastis hingga 30 kilometer.

“Kami masih mendalami siapa pemiliknya dan apa tujuannya. Belum ada pengajuan izin reklamasi atau aktivitas lain di lokasi ini. Apa pun alasannya, kegiatan tanpa izin seperti ini tidak dibenarkan,” tegas Pung.

KKP juga memperingatkan agar tidak ada lagi upaya pemagaran di wilayah tersebut.

“Sebelumnya, kami sudah melakukan pemeriksaan saat pagar masih 7 kilometer. Namun, tiba-tiba menjelang akhir tahun, panjangnya sudah mencapai 30 kilometer. Ini harus dihentikan. Kalau dibiarkan, bisa terus bertambah,” pungkasnya.

https://freeebay.net/

 

Pemerintah melakukan perubahan mengenai usai pensiun bekerja di Indonesia. Dari sebelumnya 56 tahun, mulai tahun 2025 ini menjadi 59 tahun.

Perubahan usia pensiun itu akan jadi rujukan dalam pemanfaatan program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Atas kebijakan baru pemerintah itu, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat pun buka suara. Dia mengatakan, ada dua dampak yang akan disebabkan oleh kebijakan yang diatur dalam Pasal 15  Peraturan Pemerintah (PP) No 45/2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Pensiun tersebut.

“Ada dua sisi, yaitu pekerja/ buruh akan terus mendapatkan kepastian pekerjaan dengan masih menerima upah. Tapi ada sedikit kekhawatiran lain, yaitu bagaimana tentang produktifitas? Karena bekerja dengan usia yang lama tentu fisik dan mental akan menurun dan akan mempengaruhi produktifitas hal ini khususnya terutama bagi pekerja/ buruh yang bekerja dengan mengandalkan fisik,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (9/1/2025).

Di sisi lain, dia mempertanyakan nasib pekerja/ buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum memasuki usia pensiun.

“Contoh saat usia 40 tahun sudah di-PHK, maka masih ada waktu tersisa 19 tahun untuk mencapai usia pensiun 59 tahun. Tentu buruh/ pekerja tersebut harus menunggu waktu yang sangat lama untuk bisa menerima dana pensiunnya,” tukasnya.

“Artinya pekerja/buruh akan kehilangan kesempatan menjadikan (dana pensiun) sebagai peluang untuk membangun ekonomi dan membantu finansial mereka. Terutama yang sangat membutuhkan untuk keperluan jangka pendek. Hal ini perlu dicarikan solusinya, sehingga tidak merugikan pekerja/ buruh,” kata Mirah.

Belum lagi, dia mengingatkan adanya persoalan lain, yakni masih banyak perusahaan yang belum mematuhi peraturan perundangan dalam hal penetapan usia pensiun.

“Banyak Perusahaan yang menetapkan usia pensiun buruh/ pekerjanya di bawah usia pensiun yang telah diatur oleh perundangan. Ada perusahaan yang menetapkan usia pensiun 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun, 55 tahun. Parahnya, perusahaan mengatur hal ini dalam Perjanjian Kerja Bersama. Seharusnya ini menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah agar menindak tegas perusahaan yang melakukan pelanggaran perundangan,” ungkap Mirah.

Di sisi lain, dia juga menyoroti besaran uang pensiun yang menurutnya masih sangat kecil alias tidak memadai.

“Rekomendasi dari ILO (badan buruh PBB) sistem dari dana pensiun memberikan penggantian penghasilan yang memadai, sehingga pekerja bisa mempertahankan hidup layak setelah pekerja pensiun,” ujarnya.

“Yang terjadi saat ini, dana pensiun yang diterima paling sedikit didapatkan sebesar Rp300.000 untuk setiap bulan dan paling banyak didapatkan sebesar Rp3.600.000 per bulan. Dan besaran manfaat pensiun paling sedikit dan paling banyak disesuaikan setiap tahun berdasarkan tingkat inflasi umum Tahun sebelumnya, pasal 18 ayat 3,” tukas Mirah.

Seharusnya, kata Mirah, jaminan sosial yang baik dan layak bagi Pekerja/Buruh memberikan manfaat yang sangat banyak bagi buruh/ pekerja setelah tidak bekerja.

“Buruh/ Pekerja sudah membayar pajak pada saat dia masih produktif. Tentu hal itu harus dikembalikan pada saat mereka sudah tidak mampu bekerja, sehingga bisa hidup layak,” tutupnya.

https://tegobe.com/

KPK menahan Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius NS Kosasih (AK). Penanahanan itu tindak lanjut pengusutan oleh KPK atas dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif PT Taspen tahun anggaran 2019.

Mengutip Kosasih pada Rabu malam (8/1/2025) pukul 20.32 WIB tampak menggunakan rompi oranye tahanan KPK. Tangannya terborgol saat turun dari ruang pemeriksaan KPK.

Kosasih digiring petugas KPK masuk ke ruangan konferensi pers KPK.

“Hari ini Rabu (8/1), KPK menjadwalkan pemeriksaan terkait dugaan TPK kegiatan Investasi PT Taspen (Persero) tahun anggaran 2019,” kata jubir KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, (8/1/2025).

https://comptonhistory.com/

Amerika Serikat (AS) mengumumkan bahwa milisi Sudan yang berperang dengan pemerintah, Rapid Support Forces (RSF), pimpinan Hamdan Dagalo telah melakukan genosida. Hal ini diumumkan langsung oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Selasa.

Dalam pengumumannya, Blinken menyebut RSF melakukan sejumlah hal yang disebutnya sebagai ‘kekejaman sistematis’ di wilayah Darfur Barat. Ia mengklaim bukti-bukti hal keji tersebut telah dikumpulkan oleh Washington selama berbulan-bulan.

“Berdasarkan informasi ini, saya kini menyimpulkan bahwa anggota RSF dan milisi sekutu telah melakukan genosida di Sudan,” ujarnya dikutip The Guardian, Rabu (8/1/2025).

Secara rinci, Blinken memaparkan bahwa RSF telah secara sistematis membunuh pria dan anak laki-laki, bahkan bayi, atas dasar etnis. Ia mengklaim kelompok itu secara sengaja menargetkan wanita dan anak perempuan dari kelompok etnis tertentu untuk pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual brutal lainnya.

“Milisi tersebut telah menargetkan warga sipil yang melarikan diri, membunuh orang-orang tak berdosa yang melarikan diri dari konflik, dan mencegah warga sipil yang tersisa mengakses pasokan penyelamat nyawa,” tuturnya.

Dengan adanya bukti-bukti tersebut, Blinken mengatakan bahwa Washington telah menjatuhkan sanksi kepada Hamdan Dagalo. AS juga memberikan sanksi kepada tujuh perusahaan milik RSF yang berlokasi di Uni Emirat Arab dan satu orang atas peran mereka dalam pengadaan senjata untuk RSF.

“AS berkomitmen untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman ini. Kami hari ini memberikan sanksi kepada pemimpin RSF Mohammad Hamdan Daglo Mousa, yang dikenal sebagai Hemedti, atas perannya dalam kekejaman sistematis yang dilakukan terhadap rakyat Sudan,” tambahnya.

RSF, pasukan paramiliter yang muncul dari milisi Janjaweed yang terkenal kejam dan melakukan kejahatan di Darfur pada tahun 2000-an, awalnya dikerahkan oleh mantan diktator Sudan Omar Al Bashir pada tahun 2019 untuk menindak pengunjuk rasa pro-demokrasi selama revolusi Sudan yang menyebabkan jatuhnya Bashir pada tahun 2019.

Namun, kelompok ini mulai keluar dari gerbong pemerintah pada 2023 setelah tidak puas dengan kepala dewan transisi Sudan, Jenderal Fattah Al Burhan. Ketidakpuasan ini kemudian memicu perang saudara yang menghancurkan antara RSF melawan Angkatan Bersenjata Sudan pimpinan Burhan.

Perang antara RSF dan Angkatan Bersenjata Sudan sejauh ini telah menewaskan puluhan ribu orang dan menciptakan salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Selain itu, perang juga menyebabkan kelaparan massal bagi ratusan ribu orang dan memaksa 12 juta orang meninggalkan rumah mereka.

Bulan lalu, aktivis hak asasi manusia melaporkan sedikitnya 127 orang, sebagian besar warga sipil, tewas akibat bom barel dan penembakan dari kedua belah pihak. Pada hari Minggu lalu, sebuah serangan udara menargetkan area pasar dan melukai 30 warga sipil.

https://panthanpress.com/

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa program transmigrasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung paradigma baru. Menurutnya, transmigrasi bukan sekadar memindahkan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain, apalagi jika hanya berujung pada pemindahan kemiskinan.

“Semangat yang dihadirkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ini berharap bahwa wilayah-wilayah di seluruh Indonesia ini juga terus terbangun peradaban, ekosistem kehidupan yang baik, yang punya masa depan. Bukan sekedar memindahkan orang, apalagi kalau dianggap memindahkan kemiskinan, bukan! Tapi distribusi kesejahteraan itu menjadi tujuan utamanya,” kata AHY saat konferensi pers di kantornya, Rabu (8/1/2025).

AHY menjelaskan, paradigma transmigrasi saat ini menitikberatkan pada pembangunan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi di daerah tujuan transmigrasi. Wilayah-wilayah tersebut harus dikembangkan menjadi pusat-pusat ekonomi baru yang mandiri dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan masa depan yang cerah bagi para transmigran.

Dengan pendekatan yang mendukung distribusi kesejahteraan, transmigrasi diharapkan tidak hanya menjadi solusi untuk mengatasi kepadatan penduduk di wilayah tertentu, tetapi juga mampu mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

“Oleh karena itu simpul-simpul baru pertumbuhan ekonomi, nukleus-nukleus yang harus dikembangkan juga harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, dari semua kementerian yang ada, termasuk juga dengan pemerintah yang ada di daerah,” ujarnya.

Sebelumnya dalam sambutan sebelum rapat dilakukan, AHY mengungkapkan akan melakukan pembenahan kawasan transmigrasi di Indonesia. Ke depan, kawasan transmigrasi ini bisa menjadi peletup pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Bagaimana kawasan transmigrasi kita bisa terus dibangun direvitalisasi di berbagai daerah yang selama ini juga telah menghadirkan pertumbuhan ekonomi baru bahkan menjadi pusat-pusat ibu kota, provinsi, kabupaten, kota maupun kecamatan, dan lain sebagainya,” ucapnya.

https://beatsbysarz.com/

Korea Selatan (Korsel) bersiap menghadapi perubahan besar dalam kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS) yang akan diberlakukan Presiden AS Terpilih Donald Trump di periode kedua masa jabatannya. Pemerintah dan partai yang berkuasa di Korea Selatan sepakat mengambil langkah-langkah darurat, guna melindungi perekonomian nasional dari dampak kebijakan Trump yang mengusung prinsip America First.

Melansir The Korea Herald, Representatif Ketua Partai Kekuatan Rakyat Kwon Young-se, Kim menyampaikan kekhawatiran pihaknya atas dampak tarif universal yang direncanakan Trump. Kebijakan ini dikhawatirkan memicu inflasi dan memperburuk ketidakpastian rantai pasokan global, terutama karena ketegangan perdagangan AS-China yang masih berlangsung.

“Untuk mengatasi gelombang perubahan yang akan dibawa oleh masa jabatan kedua Trump, langkah-langkah komprehensif harus segera disusun,” kata Kim mewakili Kwon Young-se, mengutip The Korea Herald, Rabu (8/1/2025).

Kim menyampaikan, Penjabat Presiden Korea Selatan sekaligus Menteri Keuangan, Choi Sang-mok memimpin pertemuan mingguan untuk membahas isu-isu ekonomi sekaligus memitigasi dampak kebijakan tarif universal Trump. Perlu diketahui, Trump berencana mengenakan tarif menyeluruh hingga 20% pada impor, dan sebanyak 60-100% pada barang-barang yang dibawa dari China.

“Termasuk penjabat presiden Choi, kami akan membangun saluran komunikasi dengan AS di tingkat mana pun untuk penjangkauan menyeluruh,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Korea Selatan akan mengaktifkan dana sebesar 10 triliun won (sekitar Rp111,2 triliun) untuk menstabilkan rantai pasokan. Menteri Perindustrian Ahn Duk-geun bahkan telah mengunjungi AS untuk membahas peluang kerja sama industri dan investasi dengan pejabat penting pemerintah dan Kongres AS.

Selain itu, Korea Selatan juga tengah mencari negara alternatif impor guna mengurangi ketergantungan pada satu negara tertentu. Perluasan kerjasama perdagangan itu akan dilakukan Korea Selatan dengan negara-negara berkembang seperti Uni Emirat Arab dan Guatemala, serta menjalin kemitraan mineral strategis dengan Tanzania dan Cile.

Dalam pertemuan terpisah dengan para menteri ekonomi, penjabat presiden Choi mengatakan pemerintah akan menyediakan asuransi perdagangan hingga 100 triliun won untuk perusahaan ekspor skala kecil dan menengah. Kementerian terkait juga akan menyiapkan langkah-langkah darurat ekspor pada bulan Februari 2025 mendatang.

https://brcapitals.com/

Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan Hamas untuk membebaskan tawanannya di Gaza, Palestina. Ini harus dilakukan kelompok tersebut sebelum ia dilantik pada tanggal 20 Januari mendatang.

“Dan itu tidak akan baik untuk Hamas dan terus terang tidak akan baik untuk siapa pun,” kata Trump dalam konferensi pers di klubnya Mar-a-Lago di Palm Beach, Florida, dikutip Rabu (8/1/2025).

“Kami ingin mendapatkan kembali sandera-sandera itu untuk Israel dan untuk kami,” ujarnya.

“Jika kesepakatan ini tidak dilakukan dengan orang-orang yang mewakili negara kita, sebelum saya menjabat, semua neraka akan pecah.”

Trump tidak menyebutkan tindakan apa yang akan diambilnya jika para sandera tidak dibebaskan. Sebagai informasi, hampir 100 sandera diyakini masih ditawan di Gaza, dengan beberapa di antaranya diduga telah meninggal.

Hamas pada Senin merilis daftar berisi nama-nama 34 sandera yang menurut kelompok itu bersedia dibebaskan pada tahap pertama dari kemungkinan perjanjian gencatan senjata terbaru dengan Israel.

Trump mengeluarkan peringatannya saat utusan yang ditunjuknya untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengatakan kepada wartawan bahwa telah terjadi “banyak kemajuan” dalam negosiasi di Qatar, untuk memenangkan pembebasan sandera yang ditawan.

Tidak jelas peran apa yang dimainkan Witkoff dalam pembicaraan apa pun, mengingat Trump baru akan menjabat 20 Januari dan Witkoff secara resmi bukan perwakilan pemerintah AS.

Selasa lalu, Hamas mengatakan pihaknya tetap pada tuntutannya agar Israel sepenuhnya mengakhiri operasi militer terhadap Gaza sebagai bagian dari kesepakatan untuk membebaskan para sandera.

Israel, pada gilirannya, mengatakan perang akan terus berlanjut hingga para sandera dibebaskan dan Hamas dibubarkan.

Sementara itu mengutip Anadolu Agency, total kematian di Gaza mencapai 45.900 orang sejak serangan Israel dimulai di Gaza Oktober 2023. Sebanyak 109.100 warga wilayah itu dilaporkan terluka.

https://dewilanjar.com/

Menjelang momentum Lebaran 2025, pemerintah membuka peluang untuk menurunkan harga tiket pesawat domestik. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut langkah ini sebagai kelanjutan dari keberhasilan pemerintah menurunkan tarif tiket pesawat sebesar 10% selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

AHY menyebut keberhasilan penurunan harga tiket pesawat Nataru merupakan hasil kerja sama berbagai pihak, termasuk maskapai, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan penyedia layanan pendukung lainnya.

“Penurunan sekitar 10% ini tercapai berkat upaya bersama dari berbagai pihak, seperti maskapai Garuda, Lion Air, Citilink, Pertamina, dan pengelola jasa bandara. Kami juga berhasil mengurangi fuel surcharge yang selama ini menjadi komponen besar dalam harga tiket,” kata AHY saat konferensi pers di kantornya, Rabu (8/1/2024).

AHY mengatakan, pemerintah kini tengah mengkaji langkah serupa untuk momen Lebaran 2025 mendatang.

Tidak hanya untuk moda transportasi udara, diskon tarif juga mungkin diberlakukan pada moda transportasi lainnya, seperti kapal laut. Langkah ini dilakukan untuk mengakomodasi masyarakat yang memilih moda transportasi lebih terjangkau selain pesawat.

“Kita tahu tidak semua menggunakan pesawat. Kita juga datang ke Pelni karena kita tahu masyarakat kita juga banyak sekali menggunakan kapal-kapal laut. Penumpang dengan berbagai kelas untuk menuju ke lokasi-lokasi yang tidak semua memiliki akses pesawat dan juga lebih terjangkau harganya walaupun tentu dari sisi durasi perjalanan lebih panjang,” jelasnya.

Selain tarif, pemerintah juga akan fokus pada keamanan dan kenyamanan masyarakat selama arus mudik dan balik Lebaran. AHY menyebut antisipasi lonjakan mobilitas menjadi perhatian utama, terutama dalam mengelola kemacetan dan mencegah penumpukan di titik-titik transportasi utama.

“Kita tentunya selalu punya pengalaman di masa Lebaran itu akan terjadi ledakan mobilitas masyarakat di berbagai daerah. Pertama, Kita ingin meyakinkan sekali lagi, aman dulu nomor satu. Yang kedua, nyaman,” pungkasnya.

https://idsurvival.com/

Rusia Akui Bersalah atas Kecelakaan Pesawat Azerbaijan – Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mengatakan Rusia mengakui pihaknya bersalah atas jatuhnya sebuah maskapai penerbangan pada Desember 2024 lalu.

Baku sebelumnya menyebut pesawat ditembak oleh pertahanan udara Rusia.

Moskow telah mengakui bahwa pertahanan udaranya beroperasi di daerah tersebut pada saat itu, yang katanya diserang oleh pesawat tanpa awak Ukraina.

Presiden Rusia Vladimir Putin telah meminta maaf bahwa “insiden” itu terjadi di wilayah udara negaranya tetapi belum menanggapi klaim bahwa pesawat itu terkena senjata Rusia.

Pilihan Redaksi
Pesawat Azerbaijan Airlines Jatuh, Putin Minta Maaf – Sebut Ukraina
Presiden Ukraina Minta Rusia ‘Jelas’ Soal Tragedi Azerbaijan Airlines
Presiden Azerbaijan: Rusia Tembak Jatuh Pesawat Azerbaijan Airlines
Breaking News: Pesawat Jazirah Aviation Jatuh ke Laut, 2 Tewas

“Kesalahan atas kematian warga negara Azerbaijan terletak pada perwakilan Federasi Rusia,” kata Aliyev menurut sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh kantornya, seperti dikutip AFP Selasa (6/1/2025).

Aliyev tengah bertemu dengan awak pesawat yang selamat dan anggota keluarga awak pesawat yang tewas dalam insiden tersebut.

Pemimpin Azerbaijan, yang dekat dengan Putin, telah mengeluarkan kritik keras yang jarang terjadi terhadap Moskow atas kecelakaan tersebut.

Ia menuntut permintaan maaf, pengakuan bersalah, dan hukuman bagi mereka yang terbukti bertanggung jawab atas penembakan “kriminal” pesawat tersebut.

Pada Senin, ia mengatakan bahwa “penyembunyian” Rusia atas penyebab dan “versi delusi” yang diajukan “menyebabkan kemarahan yang dapat dibenarkan”.

Pernyataan awal oleh badan transportasi udara Rusia bahwa pesawat tersebut terpaksa mengalihkan penerbangan setelah menabrak burung telah memicu kemarahan di Baku.

Aliyev mengatakan tindakan pertahanan udara untuk Grozny – ibu kota wilayah Chechnya selatan Rusia, tempat pesawat tersebut akan mendarat – baru diumumkan setelah pesawat tersebut “ditembak dari darat”.

“Jika ada bahaya bagi wilayah udara Rusia, maka kapten pesawat seharusnya segera diberi tahu,” kata Aliyev.

Ia juga mempertanyakan mengapa pesawat tersebut dikirim ratusan kilometer melintasi Laut Kaspia ke kota Aktau di Kazakhstan untuk pendaratan darurat.

“Mengapa pesawat itu diarahkan ke Aktau, kami tidak punya informasi,” kata Aliyev.

Sebuah jet Embraer 190 milik Azerbaijan Airlines mendarat darurat di Kazakhstan pada tanggal 25 Desember, menewaskan 38 dari 67 orang di dalamnya, setelah dialihkan dari pendaratan yang dijadwalkan di kota Grozny, Rusia selatan.

Azerbaijan mengatakan hasil awal penyelidikannya menunjukkan pesawat itu secara tidak sengaja terkena rudal pertahanan udara Rusia.

Sementara Kremlin telah membuka penyelidikan kriminalnya sendiri tetapi belum mengatakan apakah mereka setuju dengan penilaian Baku.

Saat ini kotak hitam pesawat telah dikirim ke Brasil untuk dianalisis.

https://comptonhistory.com